Waspada HOAX Berkedok Politik Menjelang Pilpres 2019

Yogyakarta, Jadibijak.com - Setelah kemarin resmi diumumkan bakal calon wakil presiden dari kubu Jokowi dan kubu Prabowo, sudah barang tentu kita akan memasuki tahun-tahun politik yang penuh dengan berbagai kampanya-kampanya. 

Para calon presiden dan wakil presiden pastinya berlomba-lomba untuk mengkampanyekan dan meyakinkan masyarakat terkait dengan kinerja dan target masa depan yang akan di capai.

Proses perebutan suara ini ternyata masih ada yang berlaku curang, misal saja dengan menyebar hoax atau berita palsu. Padahal dalam asas pemilu ada satu hal yang harus kita junjung bersama yaitu "jujur".

PILPRES 2019
PILPRES 2019, sumber : sindonews.com
Bahkan anehnya lagi ada berita-berita khusus yang hanya ada setiap 5 tahun sekali, atau ngetrendnya ya pas jelang pilpres itu saja. Kan aneh kan? Tujuannya ya satu, biar semua masyarakat tahu akan kejelekan pasangan lawan.

Ada juga yang mengada-ada dengan membuat skenario baru, tentu saja tujuannya untuk melebih-lebihkan pasangan capres dan cawapres agar masyarakat semakin yakin. 

Mengada-adakan atau menfitnah inilah yang bisa kita sebut sebagai Hoax, berbagai penelitian telah mengatakan bahwa Hoax paling besar terjadi dibidang politik.

Lucunya, masyarakat kita juga mudah saja percaya dengan hal-hal demikian. Kalau pendukungnya biasanya ya share, paling parah lagi kalau sampai memperdebatkan berita-berita yang tidak benar. Helehhh, berita palsu aja diperdebatkan.

Kalau udah diserang ya diserang balik, itulah prinsip masyarakat kita. Pokoknya ngga terima kalau pilihan kita dijelek-jelekan, harus bales dong, wkwk. Sampai deh pada kondisi petarungan dan perkelahian antara negara api dengan negara air.

Ngomong-ngomong masalah HOAX nih yee, sebenernya pemerintah sudah mengaturnya secara resmi. Jadi hoax itu ada pasalnya, dan bila ketangkep bener-bener nyebar berita hoax, bisa tuh dikenain pasal dan dijerat hukuman.

Pasal yang mengikatnya adalah Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"

Jika berita itu menimbulkan berbagai permusuhan, kebencian hingga menimbulkan ketidak harmonisan, penyebar hoax dapat diancam dengan 6 tahun hukuman penjara dan/atau denda 1 milliar.
Nah, harapannya sih masyarakat bisa lebih cerdas lagi, lebih bijak lagi dalam memilih berita-berita tentang politik. Lebih waspadalah pokoknya.

Karena sangat rawan sekali berita politik yang isinya hanya hoax belaka. Pokoknya jangan mudah percaya gitu aja, bila perlu langsung klarifikasi atau cari informasi di media online yang memang sudah terpercaya dan bersifat netral (tidak memihak).

Di Pilpres 2019 ini terus terang masyarakat membutuhkan berita-berita yang netral yang sifatnya tidak hoax. Jadi harapannya bagi para media, agar menyediakan informasi-informasi yang sesuai atau real benar-benar terjadi dan apa adanya.

Yuk, untuk semua elemen masyarakat mari ciptakan Pilpres 2019 ini secara damai dan sejuk.

Komentar

Postingan Populer